Sejak hari Jumat, 10 April 2020 lalu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah sepenuhnya diterapkan di wilayah DKI Jakarta untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Namun, melihat data yang dipaparkan situs resmi Covid19.go.id menunjukkan angka yang semakin bertambah setiap harinya.

Setelah itu, wilayah sekitarnya seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang juga menerapkan peraturan yang serupa untuk saling bersinergi dalam menurunkan kurva penyebarannya.

Berbagai regulasi juga sudah disiapkan demi menertibkan para warga untuk lebih mawas diri terhadap bahayanya ancaman virus Corona ini. Bahkan pelanggar akan dikenakan sanksi pidana satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Lalu, apakah PSBB yang dilakukan wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sudah efektif?

Belum Sepenuhnya Efektif

PSBB Jakarta Berlaku, Angkutan Umum Makin Bengep – Portal Industri ...
Source: Motoris

Menurut ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, Pandu Riono melihat bahwa penerapan PSBB di Jakarta ternyata belum sepenuhnya efektif.

Mobilitas warga DKI Jakarta masih terbilang cukup banyak. Bahkan tidak sedikit warga yang masih merasa aman berpergian walaupun daerah tersebut sudah darurat penyebaran corona.

Source: Giphy

Kurang pekanya warga Jakarta dengan kondisi kesehatan yang sekarang justru menambah persoalan tersendiri. Per hari Selasa, 14 April 2020, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat sudah ada 2.090 pelanggaran yang dilakukan saat PSBB.

Kebanyakan pelanggar mengaku tidak mengetahui terkait penerapan kebijakan PSBB tersebut. Artinya, pemerintah masih minim sosialisasi terkait PSBB ini.

Sosialisasi Pemerintah Harus Lebih Luas

Aturan tentang PSBB Jakarta, Akses Keluar Masuk Kendaraan Tak ...
Source: Kompas

Karena kurangnya sosialisasi, makanya tidak heran kalau masyarakat masih ramai di jalan raya.

Enggak ada mass education. Seakan-akan masyarakat sudah tahu. Itu kan terlihat dari banyak yang melanggar. Kalau masyarakat paham, itu lebih mudah,” kata Pandu dilansir dari CNN Indonesia

Ini yang Boleh dan Dilarang Saat PSBB di DKI Jakarta
Source: Kompas

Maka dari itu, menurut Pandu pemerintah wajib melaksanakan protokol komunikasi risiko krisis yang baik kepada publik. Ini bertujuan untuk mengkomunikasikan berbagai resiko yang jelas kepada masyarakat terkait wabah Covid-19.

Masyarakat perlu disadarkan akan bahayanya Covid-19 yang menghantui sekitar kita. Karena semakin tidak tertib, maka akan semakin lama pula pandemi ini berlangsung.

_

Pastinya kita semua juga tidak mau pandemi ini berkepanjangan. Tapi jangan terus menerus mengandalkan sosialisasi dari pemerintah kalau lambat dalam menyebarkan informasi ini. Ada baiknya lo juga aktif dalam mencari informasi terkait bahayanya Covid-19.